Kendal - Ketua Umum Penggurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Said Aqil Siradj mengatakan, saat ni Indonesia membutuhkan civic-nasionalisme yg kuat di tiap bidang kehidupan. Sebab sekalipun negara ni sudah memakai perangkat bernegara melalui sistem demokrasi, tetapi hubungan antara negara dgn warga masih belum baik.
“Banyak orang berpikir menjadi warga yg baik sebatas karena kewajiban membayar pajak. Untuk urusan yg lain seperti kepedulian terhadap masalah lingkungan dan sosial kemasyarakatan masih tergolong rendah. Akibatnya, Civic-Nasionalisme hanya terlihat saat tim sepakbola kita bertanding,” katanya kepada SantriNews.com saat ditemui sebelum acara Harlah NU, di Kendal Jawa Tengah, Ahad 10 Mei 2015.
Kang Said, demikian sapa akrabnya mengatakan, demokrasi belum menjanjikan kepedulian negara terhadap warga. “Demokrasi memang butuh proses panjang supaya tak sekadar urusan pemilu, sekadar urusan memilih. Dalam demokrasi yg baik kita membutuhkan musyawarah / deliberasi, kekuatan partisipasi, dan emansipasi. Itu butuh kesabaran,” ujarnya.
Tapi di balik soal kesabaran, Kang Said memberikan solusi agar kehidupan kewarganegaraan semakin baik, harus ada langkah percontohan dan keteladanan dari para pejabat. “Itu tugas para pejabat agar selalu memberikan teladan bijaksana untk menciptakan suasana berkeadilan dlm hukum, pemetaraan ekonomi, keadilan sosial, dan dlm urusan agama jg belum menyentuh nilai,” jelasnya.
Terkait dgn gerakan pemikiran civic-Islam yg belakangan digerakkan oleh Lembaga Penelitian, Pendidikan, Penerangan Ekonomi dan Sosial (LP3ES), Kang Said menyambut baik karena tujuannya untk pemberdayaan.
“Dalam kewarganegaraan, / istilah arabnya, muwatonah, perlu peningkatan kapasitas manusia, peningkatan mutu berpikir, dan penguatan kemampuan hidup agar memiliki daya tawar. Kita lemah dlm hal itu,” terangnya.
Kang Said jg menegaskan dlm Islam agar dimaksimalkan gerakan nilainya, bukan labelnya. Menurutnya, Islam tak mengatur politik-kemasyarakatan secara detail. Ajarannya memang luas, tetapi dlm urusan kemasyarakatan, termasuk mengurus negara hingga penerapan teknis semuanya diserahkan kepada manusia sesuai dgn keahliannya. Karena itu kalau sumberdaya manusianya berkualitas, dipastikan nilai islamnya nanti jg mudah diterapkan.
“Civic-Islam jg harus bekerja dlm konteks mengusung nilai. Di antara nilai yg utama adlh semangat civic yg bernafaskan kemajemukan, keadilan, kesetaraan, kesejahteraan dan meningkatkan derajat martabat hidup manusia yg manusia itu selalu menuju pd upaya untk kemanusiaan dan rahmat semesta alam,” pungkasnya. (ferli/onk) SUMBER Santinews
“Banyak orang berpikir menjadi warga yg baik sebatas karena kewajiban membayar pajak. Untuk urusan yg lain seperti kepedulian terhadap masalah lingkungan dan sosial kemasyarakatan masih tergolong rendah. Akibatnya, Civic-Nasionalisme hanya terlihat saat tim sepakbola kita bertanding,” katanya kepada SantriNews.com saat ditemui sebelum acara Harlah NU, di Kendal Jawa Tengah, Ahad 10 Mei 2015.
Kang Said, demikian sapa akrabnya mengatakan, demokrasi belum menjanjikan kepedulian negara terhadap warga. “Demokrasi memang butuh proses panjang supaya tak sekadar urusan pemilu, sekadar urusan memilih. Dalam demokrasi yg baik kita membutuhkan musyawarah / deliberasi, kekuatan partisipasi, dan emansipasi. Itu butuh kesabaran,” ujarnya.
Tapi di balik soal kesabaran, Kang Said memberikan solusi agar kehidupan kewarganegaraan semakin baik, harus ada langkah percontohan dan keteladanan dari para pejabat. “Itu tugas para pejabat agar selalu memberikan teladan bijaksana untk menciptakan suasana berkeadilan dlm hukum, pemetaraan ekonomi, keadilan sosial, dan dlm urusan agama jg belum menyentuh nilai,” jelasnya.
Terkait dgn gerakan pemikiran civic-Islam yg belakangan digerakkan oleh Lembaga Penelitian, Pendidikan, Penerangan Ekonomi dan Sosial (LP3ES), Kang Said menyambut baik karena tujuannya untk pemberdayaan.
“Dalam kewarganegaraan, / istilah arabnya, muwatonah, perlu peningkatan kapasitas manusia, peningkatan mutu berpikir, dan penguatan kemampuan hidup agar memiliki daya tawar. Kita lemah dlm hal itu,” terangnya.
Kang Said jg menegaskan dlm Islam agar dimaksimalkan gerakan nilainya, bukan labelnya. Menurutnya, Islam tak mengatur politik-kemasyarakatan secara detail. Ajarannya memang luas, tetapi dlm urusan kemasyarakatan, termasuk mengurus negara hingga penerapan teknis semuanya diserahkan kepada manusia sesuai dgn keahliannya. Karena itu kalau sumberdaya manusianya berkualitas, dipastikan nilai islamnya nanti jg mudah diterapkan.
“Civic-Islam jg harus bekerja dlm konteks mengusung nilai. Di antara nilai yg utama adlh semangat civic yg bernafaskan kemajemukan, keadilan, kesetaraan, kesejahteraan dan meningkatkan derajat martabat hidup manusia yg manusia itu selalu menuju pd upaya untk kemanusiaan dan rahmat semesta alam,” pungkasnya. (ferli/onk) SUMBER Santinews
source : http://youtube.com, http://civicislam.blogspot.com, http://bbc.co.uk
0 Response to "Ketua Umum PBNU: Civic-Islam Harus Utamakan Nilai"
Post a Comment